Connect with us

Pendidikan

Ini Tanggapan Guru Besar Universitas Terbuka terkait Pemanfaatan Teknologi Informasi di Era Siber

Published

on

Seminar Akademik dengan tema "Pemanfaatan Teknologi Informasi di Era Siber Menuju Indonesia Unggul" di Sultan Convention Center Palembang,Rabu (11/9/2019). Seminar tersebut menghadirkan Guru Besar Universitas Terbuka (UT) Prof Dr Atwi Suparman MSc dan Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Refly Harun, SH, MH, LL.M.

Orator.id,PALEMBANG-Guru Besar Universitas Terbuka (UT) Prof Dr Atwi Suparman MSc mengatakan penggunaan teknologi Informasi di era siber tidak serta mengalihkan segalanya. Namun penguasaannya hendaknya tidak meninggalkan jati diri bangsa berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

“Teknologi itu alat jadi harus tepat guna penggunaannya, “ujar Prof Atwi dalam Seminar Akademik dengan tema “Pemanfaatan Teknologi Informasi di Era Siber Menuju Indonesia Unggul” di Sultan Convention Center Palembang,Rabu (11/9/2019). Adapun seminar tersebut sebagai apresiasi terhadap lulusan UT yang akan mengikuti Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2019 tahap II.

Menurut Rektor UT Periode 2001-2009 ini, penggunaan teknologi informasi hanya hebat untuk kemampuan berpikir. Tetapi tidak untuk praktek sehingga perlu dilengkapi. “Seperti belajar menerbangkan pesawat yah harus praktek. Harus ada tatap muka untuk pembelajaran praktek ini” ujar Prof Atwi.

Namun hal penting lagi, Prof Atwi menekankan bagaimana penempaan sikap dan prilaku dalam pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet. Baginya, kecanggihan teknologi belum bisa menggantikan bagaimana membentuk sikap dan prilaku.

“Supaya prilaku ini bagus tentu harus melalui pendekatan. Ada kontak langsung dan hal ini saya pikir tidak tergantikan dengan teknologi. Tidak cukup melalui internet karena ada keterbatasan,” jelasnya.

Dalam hal penguasaan teknologi internet Prof Atwi menegaskan boleh saja sumber daya manusia (SDM) Indonesia mampu bersaing dan memiliki keterampilan sama bahkan lebih dengan negara lain. Namun satu hal pokok ditekankannya bahwa jati diri bangsa dapat menjadi pembedanya.

“SDM bangsa kita harus dibentuk sesuai ideologi bangsa yakni Pancasila. Sehingga pemanfaatan teknologi internet memiliki jati diri. Itu baru manusia unggul, jadi ada pembedanya. Seperti di Jepang, mereka jago-jago dan pintar-pintar. Namun jika ketemu senior atau yang lebih tua mereka begitu hormatnya. Jadi saya pikir kita Indonesia harus memiliki kepribadian yang unggul yang sesuai Pancasila, “ucapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, narasumber lainnya Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Refly Harun, SH, MH, LL.M menegaskan pemanfaatan teknologi informasi ibarat dua mata pisau. Ada nilai positif dan ada nilai negatif.

“Perlu diingat dalam penggunaan teknologi informasi harus ada insting hukum yakni bagaimana dampak hukumnya,” ujarnya. (riz)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pendidikan

Daftar Daerah yang Diperbolehkan Buka Sekolah Tatap Muka

Published

on

JAKARTA-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim readyviewed mengizinkan sekolah kembali melakukan pembelajaran tatap muka di zona kuning. Ini dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19.

“Kami akan merevisi untuk memperbolehkan, bukan memaksakan, pembelajaran tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat,” kata Mendikbud Nadiem Makarim dalam konferensi pers secara daring, Jumat (7/8/2020).

“Untuk zona hijau dan kuning diperbolehkan, bukan dimandatkan, dipaksakan. Tapi tentunya dengan protokol-protokol yang ada,” lanjutnya.

Kemendikbud mencatat ada 43 persen siswa yang berada di zona hijau dan kuning. Sedangkan 57 persen lainnya berada di zona merah dan oranye.

Status zonasi ini dilakukan per kabupaten/kota berdasarkan data Satuan Tugas Nasional Covid-19. Sedangkan untuk pulau kecil, status zonasi menggunakan zona pulau kecil berdasarkan pemetaan satuan tugas provinsi atau kabupaten/kota setempat.

Berikut daftar kabupaten/kota di zona kuning berdasarkan data situs www.covid19.go.id.Terdapat 276 kabupaten/kota yang berada di zona kuning dan hijau serta diizinkan kembali membuka sekolah. Sedangkan 238 kabupaten/kota lainnya berada di zona merah dan oranye.

Sumatera Utara
1. Kota Padangsidimpuan
2. Tapanuli Selatan
3. Simalungun
4. Tapanuli Utara

Sumatera Selatan
1. Ogan Komering Ulu
2. Lahat
3. Musi Rawas Utara
4. Ogan Komering Ulu Timur
5. Ogan Komering Ulu Selatan
6. Empat Lawang
7. Ogan Komering Ilir
8. Musi Banyuasin
9. Musi Rawas

Sumatera Barat
1. Dharmasraya
2. Kota Padang Panjang
3. Kota Pariaman
4. Padang Pariaman
5. Agam
6. Kota Bukittinggi
7. Kota Payakumbuh
8. Pesisir Selatan
9. Tanah Datar

Sulawesi Utara
1. Kepulauan Talaud
2. Bolaang Mongondow Selatan

Sulawesi Tenggara
1. Buton Selatan
2. Konawe Selatan
3. Buton Utara
4. Konawe
5. Muna Barat
6. Wakatobi
7. Kolaka
8. Muna
9. Bombana
10. Buton Tengah
11. Konawe Utara

Sulawesi Tengah
1. Donggala
2. Kota Palu
3. Morowali
4. Poso
5. Banggai Kepulauan
6. Banggai Laut
7. Morowali Utara

Sulawesi Selatan
1. Luwu Utara
2. Bone
3. Barru
4. Takalar
5. Pinrang

Sulawesi Barat
1. Mamuju Utara

Riau
1. Indragiri Hulur
2. Indragiri Hilir
3. Rokan Hulu
4. Kota Dumai
5. Rokan Hilir
6. Bengkalis
7. Kuantan Singingi

Papua Barat
1. Teluk Wondama
2. Fakfak

Papua
1. Jayawijaya
2. Merauke
3. Tolikara
4. Yalimo
5. Puncak Jaya
6. Biak Numfor
7. Sarmi
8. Supiori
9. Lanny Jaya

Nusa Tenggara Timur
1. Sumba Barat Daya
2. Suma Barat
3. Lembata
4. Kota Kupang
5. Flores Timur
6. Timor Tengah Utara
7. Sumba Timur
8. Kupang

Nusa Tenggara Barat
1. Dompu
2. Lombok Tengah
3. Bima

Maluku
1. Seram Bagian Timur
2. Kota Tual
3. Seram Bagian Barat
4. Maluku Tenggara
5. Buru
6. Lampung Tengah
7. Lampung Barat
8. Tanggamus
9. Pringsewu
10. Tulang Bawang Barat
11. Kota Metro
12. Lampung Selatan
13. Lampung Utara
14. Lampung Timur
15. Pesawaran
16. Mesuji
17. Kota Bandar Lampung

Kepulauan Riau
1. Karimun

Kepulauan Bangka Belitung
1. Belitung
2. Bangka Tengah
3. Bangka
4. Bangka Selatan
5. Kota Pangkalpinang

Kalimantan Utara
1. Kota Tarakan
2. Nunukan

Kalimantan Timur
1. Kutai Barat
2. Kutai Timur
3. Penajam Paser Utara

Kalimantan Tengah
1. Lamandau
2. Sanggau
3. Ketapang
4. Kota Pontianak

Jawa Tengah
1. Batang
2. Kota Tegal
3. Banjarnegara
4. Temanggung
5. Pemalang
6. Tegal
7. Sragen
8. Purbalingga
9. Wonosobo
10. Brebes
11. Magelang
12. Boyolali
13. Cilacap
14. Kalten

Jawa Barat
1. Cianjur
2. Ciamis
3. Kota Cirebon
4. Kota Banjar
5. Sukabumi
6. Garut
7. Kuningan
8. Majalengka
9. Kosa Tasikmalaya
10. Tasikmalaya
11. Cirebon
12. Sumedang
13. Pangandaran
14. Kota Sukabumi
15. Kota Cimahi
16. Indramayu
17. Karawang

Jambi
1. Batanghari
2. Muaro Jambi
3. Kota Sungai Penuh
4. Kerinci
5. Tanjung Jabung Timur

Bengkulu
1. Bengkulu Utara
2. Lebong
3. Bengkulu Tengah
4. Rejang Lebong

Banten
1. Serang
2. Pandeglang
3. Kota Cilegon
4. Kota Serang
5. Lebak

Bali
1. Jembrana
2. Tabanan

Aceh
1. Pidie
2. Aceh Tenggara
3. Kota Sabang
4. Kota Langsa
5. Aceh Timur
6. Aceh Utara

Continue Reading

Pendidikan

Kurikulum Darurat, Zona Kuning Boleh Buka Sekolah

Published

on

Mendikbud Nadiem Makarim

JAKARTA-Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan, sekolah yang berada di zona hijau dan kuning diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan kebijakan tersebut tidak memaksakan adanya pembelajaran tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan di zona hijau dan kuning, melainkan merevisi surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yakni Mendikbud, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri untuk memperbolehkan.

Menurut Nadiem, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19 menimbulkan dua dampak yang serius, yakni ancaman putus sekolah dan risiko lost generation.

Tanggapan KPAI

Terkait kebijakan tersebut, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan, pihaknya menyayangkan keputusan pemerintah merevisi SKB 4 menteri dengan mengizinkan pembelajaran tatap muka pada zona kuning.

Menurutnya, pembelajaran tatap muka pada zona kuning sangat berisiko bagi anak-anak.

“Sangat berisiko bagi anak-anak. Jika melihat data Gugus Covid-19 berarti total yang diizinkan membuka sekolah mencapai 249 kota/kabupaten atau 43 persen jumlah peserta didik,” ujar Retno kepada Kompas.com, Jumat (7/8/2020).

Ia menambahkan, KPAI memandang bahwa hak hidup dan hak sehat bagi anak-anak adalah yang lebih utama di masa pandemi saat ini.

“Apalagi dokter Yogi dari IDAI dalam rapat koordinasi dengan Kemdikbud beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa anak-anak yang terinfeksi covid 19, ada yang mengalami kerusakan pada paru-parunya,” lanjut dia.

Terkait penularan Covid, Retno menambahkan bahwa anak juga berpotensi untuk menularkan Covid-19 kepada orang lain, kematian berpotensi akan meningkat terus.

Evaluasi SKB 4 Menteri

Selain itu, Retno menjelaskan, SKB 4 menteri seharusnya dievaluasi dulu, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada pengalaman atau praktik di sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang membuka sekolah di zona hijau.

Menurutnya, proses ini setidaknya tidak pernah disampaikan kepada publik.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil pengawasan KPAI d 15 sekolah pada wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, menunjukkan hasil hanya 1 sekolah saja yang siap dan memenuhi daftar periksa, yakni SMKN 11 Kota Bandung.

“Dalam bulan Agustus 2020 ini, KPAI akan terus melanjutkan pengawasan langsung ke berbagai sekolah di Serang, Subang, kota Bekasi, kota Bogor, Brebes, Bengkulu, Lombok, dan lainnya,” ujar Retno.

Belajar dari pembukaan sekolah di zona hijau, seperti di Pariaman (Sumatera Barat) dilaporkan ada seorang guru dan seorang operator sekolah yang terinfeksi Covid–19, padahal proses pembelajaran tatap muka sudah berlangsung selama satu minggu.

Kasus lain juga terjadi di Tegal di mana wilayah ini termasuk zona hijau, ketika membuka sekolah ternyata ada seorang siswa terinfeksi Covid-19, padahal para siswa sudah masuk sekolah selama dua minggu.

“Artinya, kalau ada satu siswa terinfeksi maka 30 siswa lain harus dites. Kalau belum terbukti terinfeksi Covid-19, maka biaya tes tidak ditanggung pemerintah pusat,” ujar Retno.

“Jadi, kalau pas buka sekolah dan ternyata ada kasus Covid-19, siapakah yang akan menanggung biaya tes untuk 30 anak/guru di kluster tersebut,” lanjut dia.

Kurikulum darurat

Kendati demikian, KPAI mengapresiasi Kemendikbud, di mana kurikulum dalam situasi darurat atau kurikulum yang disederhanakan sudah dibuat, meski barangnya belum diketahui publik.

Sementara, KPAI juga belum mendapatkan Permendikbud tentang standar isi dan standar penilaian, karena perubahan kurikulum semestinya didasarkan pada standar isi dan standar penilaian tersebut.

Retno menyampaikan, Kemdikbud tidak tegas lantaran kurikulum dalam situasi darurat ini harus digunakan seluruh sekolah, tetapi menjadi kurikulum alternatif.

Seharusnya tidak boleh ada pelaksanaan kurikulum berbeda dalam satu tahun ajaran baru karena akan membingungkan guru dan sekolah di lapangan seperti pernah terjadi pada saat Mendikbud Anies Baswedan, yaitu berlakunya dua kurikulum, kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP.

“Situasinya darurat, jadi untuk meringankan guru, siswa dan orangtua maka kurikulum yang harusnya diberlakukan adalah kurikulum dalam situasi darurat di seluruh Indonesia,” kata Retno seperti dilansir kompas.com.

Continue Reading

Pendidikan

UIN Raden Fatah Palembang Buka Lima Jalur Penerimaan 4500 Mahasiswa Baru

Published

on

Kampus UIN Raden Fatah Palembang

Orator.id,Palembang-Memasuki masa Penerimaan Mahasiswa Baru (Maba) tahun 2020, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menyiapkan kuota sebanyak 4.500 mahasiswa baru.

Dari 4.500 mahasiswa baru yang akan diterima pada perkuliahan tahun ini, UIN Raden Fatah Palembang membuka lima jalur yang bisa ditempuh peserta.

Kepala Biro Adminitrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (Kabiro AAKK) UIN Raden Fatah Palembang, Mirwan Fasta mengatakan bahwa hari ini merupakan tes terakhir jalur UM PTKIN yang mana jalur ini merupakan jalur keempat bagi calon mahasiswa yang akan masuk ke UIN.

Dikatakannya, ada lima jalur yang disediakan UIN R. Fatah yakni, jalur Seleksi Nasional Masuk ersama Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), jalur SPAN PTKIN, jalur UM PTKIN, dan terakhir jalur Mandiri.

“Hari ini jalur ke empat dari Kementerian Agama (Kemenag). Dari total keseluruhan jalur, kita menerima mahasiswa sebanyak 4500 dan itu tersebar di 9 fakultas yang ada di UIN,” kata Fasta, Kamis (6/8/2020).

Pelaksanaan ujian sendiri dilaksanakan dalam empat sesi, setiap sesi diikuti hampir 1000 calon mahasiswa. Peserta sendiri diberi waktu selama 1 jam, mulai dari login hingga mengisi soal.

“Iya memang tahun ini ada sesuatu yang berbeda di tahun sebelumnya. Tahun ini kita melaksanakan secara dalam jaringan (daring), tentu dengan persiapan yang telah di komunikasikan oleh panitia pusat. Dan hal-hal yang dianggap kecil bisa diantisipasi dengan baik, berkat kerjasama dari tim kita,” terangnya.

Lanjut Fasta, setelah pengumuman, akan ada masa registrasi. Apabila ada calon mahasiswa yang tidak registrasi maka dianggap gugur, dan kuotanya dalihkan ke kuota selanjutnya atau jalur selanjutnya.

Ujian ini bukan hanya input nilai dari tes yang dilaksanakan, lanjutnya, bahwa panitia pusat menambahkan ada nilai dari progres raport. Sebelumnya mereka mengupload nilai dari kelas X sampai kelas XII kedalam sistem, sehingga nilai tersebut jadi pembanding atau menambah dari nilai tes UM PTKIN.

“Tapi ada nilai pembanding lain, bukan hanya tes ini saja. Untuk pengumumannya diprediksi akhir Agustus, namun untuk tanggalnya belum ada kepastian,” ucap Fasta.

Sementara itu, untuk jurusan yang paling diminati, Fasta menuturkan secara umum untuk jurusan ada segmen masing-masing. Ia mencontohkan, bila calon mahasiswa lulusan dari pesantren maka yang diambil program studi (prodi) keagamaan, namun bila ia lulus SMA maka yang diambil prodi umum

“Namun yang banyak diminati biasanya Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) dengan tiga prodi nya, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah dan Zakat dan Wakaf,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu pengawas UM PTKIN UIN Raden Fatah Palembang, Arnuhuzaimah menambahkan, bagi calon mahasiswa yang mengalami kendala, seperti sinyal atau gagal login maka calon mahasiswa dapat melaporkannya kepada panitia, sehingga akan dicatat dan diikutkan tes ulang.

“Tadi ada dua calon mahasiswa yang tidak login, kita beri waktu 15 menit untuk login tetapi masih tidak login, terus kita beri waktu lagi 5 menit, jadi hampir 20 menit tapi masih tidak mengisi, sehingga kita mengnonaktifkan peserta tersebut,” ujarnya

Menurutnya, banyak calon mahasiswa UIN Raden Fatah ini dari daerah yang jangkauan internetnya susah. Karena besok masih ada sesi bagi calon mahasiswa yang terkendala. Sebab kesalahan ini bukan dari mereka, jadi ada kesempatan lagi,” terangnya.

Bila calon mahasiswa yang ingin melapor bisa menghubungi kontak yang telah tersedia di website UIN, serta mereka harus menunjukkan bukti untuk ikut tes ulang. (abl)

Continue Reading
Advertisement

Trending