Connect with us

Berita

Pemasangan Alat E-Tax di Bakso Granat Mas Aziz Ricuh

Published

on

Orator.id,Palembang–Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) memberikan surat peringatan 3 (SP3) kepada owner Bakso Granat Mas Aziz di Pakjo Ujung Palembang. Pasalnya, alat e-tax yang dipasang di warung bakso tersebut dirusak dengan sengaja.

Kedatangan petugas dan wartawan di bakso tersebut, Kamis (5/9/2019) justru diwarnai intimidasi yang dilakukan adik pemilik Bakso Granat khususnya kepada awak media saat sedang melakukan wawancara dengan Aziz Owner Bakso Mas Aziz.

Namun adik dari owner bakso yang tidak diketahui namanya itu menyela pembicaraan dan mengusir para awak media. Namun para awak media tidak menghiraukan.

Merasa terusik, adik pemilik bakso granat tersebut marah dan mengusir awak media dengan melemparkam botol kosong tepat di dekat para awak media. “Keluarlah,” teriak pria berusia sekitar 20 tahunan itu.

Insiden itu menyebabkan keributan dan para awak media akhirnya mundur agar tidak terjadi hal berbahaya.

Setelah dilakukan pendekatan secara persuasif oleh Sekretaris BPPD Kota Palembang, akhirnya Aziz owner dari Bakso Granat Mas Aziz ini bersedia e-Tax dipasang lagi.

Owner Bakso Granat, Aziz mengatakan, keributan dan perusakan alat e-Tax tersebut terjadi lantaran miss komunikasi antara sang adik dengan petugas BPPD.

“Adik saya marah karena petugas yang kembali lagi ke sini mengecek alat yang rusak bersitegang dengan ibu saya. Ini hanya karena emosi,” katanya.

“Kita bersedia dengan terpaksa alat kembali dipasang, kita akan pungut 10 persen ke pelanggan, kita lihat 3 bulan kedepan. Mudah-mudahan omset tidak turun,” katanya.

Seperti diketahui, BPPD Palembang memberikan SP3 lantaran, Selasa (4/9/2019) alat E-Tax yang dipasang pada pukul 13.00 WIB offline. Karena pada pukul 14.40 WIB alat e-Tax di bakso tersebut dimatikan. Petugas mendatangi tempat usaha tersebut ternyata kabel alat sudah dipotong dan dirusak oleh adik pemilik Bakso Aziz ini.

Sehingga, Rabu (5/9/2019), sekitar pukul 11.00 petugas Satpol PP Kota Palembang, BPPD Kota Palembang dan awak media mendatangi Bakso Granat Mas Aziz di Pakjo ujung.

Menyikapi hal itu, Sekretaris BPPD Kota Palembang Ikhsan Tosni mengatakan, perusakan barang tersebut bukan menjadi kuasa dirinya lagi melainkan sudah masuk ke ranah hukum.

“Dia sudah melakukan perusakan alat e tax, dan itukan alat negara jadi dia harus berurusan dengan pihak kepolisian,” ujarnya.

Dia mengatakan kendati sedang berurusan dengan hukum, pemasangan alat e-Tax harus tetap dilakukan. Terutama berdasarkan observasi oleh pihaknya, omset bakso tersebut Rp8 juta perhari.

“Kami sudah menyuruh pihak dari bakso granat bang Aziz datang ke kantor hari ini, dan kami akan tetap memasang alat e-Tax walaupun proses hukum atas perusakan alat e-Tax tersebut berjalan,” ujarnya. (kar)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Dinas Tenaga Kerja: Kenaikan Upah Minimum Kota Ditetapkan November

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,Palembang–Meski kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) belum diputuskan, tetapi rencana kenaikan ini tentu sudah sangat dinanti. Hanya saja Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, naiknya upah harus menjadi pemicu produktivitas para pekerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, Edison mengatakan, rencana kenaikan upah Kota Palembang belum ditetapkan dan sedang dibahas dengan dewan pengupahan.

“Kita rapat dulu, baru nanti ada Hasil penetapannya. UMK biasanya tunggu UMP provinsi dulu, setelah itu baru penetapan UMK Palembang,” ujarnya.

Edison mengatakan, ketentuan nilai UMK didapatkan akhir tahun ini sebab harus sudah berlaku di awal tahun. Sementara itu, mengenai besaran belum dapat dipastikan berapa karena menunggu petunjuk dan persetujuan dari hasil rapat.

“Kita perkirakan keluarnya hasil kenaikan UMK di bulan November mendatang sudah ada nilainya berapa,” katanya.

Berdasarkan aturannya, sebuah perusahaan atau pemberi kerja yang memiliki minimal 10 pekerja, harus memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak ada sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK, Pemkot mengharapkan agar UMK ini menjadi acuan bagi semua perusahaan untuk menggaji karyawannya.

“Mendapatkan kesejahteraan merupakan hak karyawan, maka jika perusahaannya mampu seharusnya memberikan upah sesuai UMK,”

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Palembang, Gordon mengatakan, jika kenaikan upah memang tantangan setiap tahunnya bagi pengusaha. Diharapkan kenaikan upah di 2020 dapat memacu produktivitas buruh untuk dapat berdaya saing.

“Bagi kita para pengusaha kenaikan upah setiap tahun sudah masuk dalam penyusunan anggaran perusahaan. Kenaikan upah bukan hal baru dan sudah menjadi tantangan pengusaha setiap tahun, karena itu harus di antisipasi dari jauh hari,” ujarnya.

Mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel dan UMK Palembang tahun 2020, diperkirakan kurang lebih sama dengan hasil kesepakatan kenaikan yakni naik 8.51 persen.

“Kenaikan ini di perhitungkan atas dasar atau indikator perkiraan inflasi nasional 3,41persen, PDB 5,1 persen. Dimana Inflasi 3.39 persen dengan PDB 5.12 persen maka sama dengan hasilnya 8.51 persen, maka itulah nilai kenaikan yang diambil,” jelasnya.

Ini secara nasional, dan tentu kenaikan upah ini setiap tahun berpedoman dgn PP 78 dan KHL.

“Jadi sudah berdasarkan aturan ini setiap tahun naik. Sesuai dengan dasar perhitungan,” ujarnya. (kar)

Continue Reading

Berita

Gubernur Sumsel Janji Usulkan Pembebasan BPHTB ke Pusat

Published

on

Gubernur Sumsel, H Herman Deru

Orator.id,Palembang
Hingga kini pengadaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Selatan (Sumsel) masih kerap terkendala dan memerlukan subsidi silang dan kerja sama dari semua pihak.

Menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, mengungkapkan ada banyak faktor yang menyebabkan permasalahan pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayahnya.

Menurut Herman Deru, hingga saat ini ada backlog kepemilikan rumah di angka 480 ribu lebih terutama bagi masyarakat yang telah berumah tangga. Namun, kata dia, saat ini pun belum memiliki rumah.

“Kesulitan pemenuhan rumah bagi MBR ini apakah karena faktor harga, lokasi, dan ketersediaan transportasi umum, atau calon konsumen yang tidak memiliki kemampuan untuk meminjam dana di bank serta proses peminjaman yang rumit, sementara masyarakat kita saat ini banyak yang bekerja di sektor non formal tanpa slip gaji,” ujarnya, Selasa (22/10/2019).

Maka dari itu, kata Herman Deru, pihaknya akan melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Dia menyebut, salah satu upaya untuk segera mengusulkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Mumpung ini masih kabinet baru, maka kami (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) akan usulkan ke pemerintah pusat untuk membebaskan BHPTB,” kata dia.

Bukan itu saja, pihaknya pun meminta kepada pihak pengembang dan perbankan agar dapat memberikan diskon kepemilikan rumah bagi MBR, yang dapat dilakukan misalnya dalam efisiensi penggunaan semen tanpa mengurangi kualitas.

Dia juga menambahkan, selain itu pengadaan fasilitas umum seperti air bersih dan tegangan listrik pun harus mendapat perhatian dari pengembang, begitu juga dengan kelayakan hunian dalam pembagian sekat ruangannya harus memenuhi standar.

“Coba Dinas PU untuk membentuk tim quality control yang bertugas untuk melakukan kontrol. Karena tidak semua pengembang baik. Tim ini terdiri dari pengembang, lembaga konsumen, dan pemerintah yaitu PU. Adanya tim ini nanti untuk mengurangi keluhan di kemudian hari atas rumah bagi MBR,” ujarnya. (mna)

Continue Reading

Berita

Undang Anak Yatim Piatu, Polisi Gelar Syukuran dan Doa bersama atas Suksesnya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Published

on

Suasana syukuran dan doa bersama Satreskrim Polresta Palembang atas suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin di Palembang, Selasa (22/10/2019).

Orator.id,PALEMBANG-Satreskrim Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang menggelar syukuran atas terlaksananya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin secara aman dan damai.

Untuk itu, Satreskrim Polresta Palembang mengundang anak yatim untuk menggelar do’a bersama. Do’a bersama ini berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang, Selasa (22/10/2019). 

“Kita mengundang anak yatim untuk berdo’a bersama sebagai rasa syukur atas Pemilu dan sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang aman dan damai,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Yon Edi Winara, didampingi Wakasat Reskrim, AKP Ginanjar Aliya Sukmana.

“Disamping itu kami juga mendoakan untuk rekan-rekan, baik TNI dan Polri. Alhamdulillah selama terselenggaranya Pemilu dan sampai pelantikan kita masih diberikan kesehatan,” ujarnya.

Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, pihaknya juga mengimbau untuk dapat merajut kembali kebersamaan dalam kesatuan menjaga kesatuan NKRI. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending