Connect with us

Berita

Ditangkap KPK, Bupati Muara Enim Ditetapkan Tersangka

Published

on

Bupati Muara Enim, Ahmad Yani

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani sebagai tersangka dugaan suap terkait proyek-proyek pada Dinas PUPR di Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Ahmad Yani ditetapkan menjadi tersangka bersama dua lainnya setelah tangkap tangan pada Senin (2/9).

“Setelah melakukan pemeriksaan awal sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK Jakarta, Selasa (3/9) malam.

Bupati Muara Enim Ahmad Yani saat di tanah suci Makkah belum lama ini.

Ketiga tersangka yakni diduga sebagai penerima yaitu Bupati Muara Enim, Ahmad Yani; Elfin Muhtar, Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Sementara diduga sebagai pemberi Robi Okta Fahlefi, pihak swasta.

Syarif menuturkan, suap berawal ketika Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan pengadaan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk Tahun Anggaran 2019. Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut diduga terdapat syarat pemberian commitment fee sebesar 10 persen sebagai syarat terpilihnya kontraktor pekerjaan.

“Diduga terdapat permintaan dari Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim dengan para calon pelaksana pekerjaan fisik di Dinas PUPR Muara Enim,” tutur Syarif.

Ahmad Yani, lanjut Syarif, diduga meminta kegiatan terkait pengadaan dilakukan satu pintu melalui Elfin Muhtar yang merupakan Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PUPR Muara Enim. Setelah itu, Robi yang merupakan pemilik PT Enra Sari, perusahaan kontraktor yang bersedia memberikan commitment fee 10 persen dan pada akhirnya mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai total sekitar Rp 130 miliar.

Kemudian, seperti dikutip dari Republika.co.id, pada 31 agustus 2019 Elfin meminta kepada Robi agar menyiapkan uang pada hari senin dalam pecahan dolar sejumlah ‘lima kosong-kosong’. Pada tanggal 1 September 2019 Elfin berkomunikasi dengan Robi membicarakan mengenai esiapan uang sejumlah Rp 500 juta dalam bentuk dolar. “Uang Rp 500 juta tersebut ditukar menjadi 35 ribu dolar AS,” ujar Syarif.

Selain penyerahan uang 35 ribu dollar AS ini, sambung Syarif, tim KPK juga menidentifikasi dugaan penerimaan sudah terjadi sebelumnya dengan total Rp 13,4 miliar sebagai fee yang diterima bupati dari berbagai aket pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sehingga, dalam tangkap tangan kali ini KPK mengamankan uang 35 ribu dollar AS yang diduga sebagai bagian dari fee 10 persen yang diterima Bupati Ahmad Yani dari Robi.

Atas perbuatannya, sebagai pihak yang diduga pemberi: Robi selaku pihak swasta disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara sebagai pihak yang diduga penerima, Ahmad Yani dan Elfin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berita

Ahli Ingatkan Indonesia Belum Capai Standar WHO Terapkan New Normal

Published

on

JAKARTA-Pemerintah berencana memberlakukan tatanan kelaziman baru atau dikenal sebagai “new normal” secara bertahap di beberapa provinsi mulai 1 Juni. Namun sejumlah pakar memperingatkan Indonesia masih belum memenuhi standar WHO.

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dr. Iwan Ariawan, MS, mengatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memang berhasil mengurangi pergerakan masyarakat dan menekan penularan virus.

Namun, menurut analisanya, perlu lebih banyak orang yang diam di rumah sebelum Indonesia mencapai standar Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dalam penerapan “new normal”. Dia mengatakan, baru 46% populasi Indonesia yang diam di rumah. Jika bertambah, Indonesia baru bisa menekan angka reproduksi virus (Rt) sampai di bawah 1 sesuai rekomendasi WHO.

“Jadi tanggung, sedikit lagi. Kalau di Indonesia kita bisa menjadikan orang yang tinggal di rumah itu 55%-an, bisa lebih banyak lagi, kita akan mencapai Rt-nya di bawah 1. Artinya penularan virus bisa terkontrol dan kita bisa coba untuk relaksasi PSBB,” jelasnya dalam diskusi virtual mengenai pelonggaran PSBB, baru-baru ini seperti dilansir VoA.

Analisa Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dr. Iwan Ariawan, menunjukkan, Indonesia bisa mencapai Rt di bawah 1 asalkan 50% lebih penduduk Indonesia diam di rumah. (Tangkapan layar presentasi dr. Iwan Ariawan)
Analisa Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dr. Iwan Ariawan, menunjukkan, Indonesia bisa mencapai Rt di bawah 1 asalkan 50% lebih penduduk Indonesia diam di rumah. (Tangkapan layar presentasi dr. Iwan Ariawan)

Data Iwan diambil dari mobilitas handphone yang direkam Google. Data itu kemudian dibandingkan dengan laju kasus Covid-19 yang dicatat pemerintah.

Iwan mengatakan, meski PSBB berdampak besar pada ekonomi, dia meminta masyarakat bersabar sedikit lagi demi mencapai standar.

“Kita sedikit lagi, belum sampai mengontrol epidemi, sedikit lagi. Jadi kita mesti bersabar sedikit lagi, supaya nanti kita bisa mulai relaksasi. Untuk apa? Untuk menjaga tidak terjadi epidemi kembali si Covid-19 di Indonesia ini,” tambah dosen Departemen Biostatistika dan Kependudukan ini.

Pemerintah Diminta Patuhi Kriteria WHO

Sementara itu, dr. Dicky Budiman dari Pusat Studi Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat (CEPH) Griffith University, Australia, mengatakan pelonggaran PSBB sedianya hanya dilakukan ketika sebuah negara sudah melewati puncak kurva wabah.

Para pembeli antre untuk berbelanja di sebuah supermarket di tengah wabah virus corona (Covid-19) di Ciamis, Jawa Barat, 20 Mei 2020. (Foto: Antara via Reuters)

Jabar Berlakukan “New Normal” Meski Belum Capai Standar WHO

“Kita (Indonesia) belum mencapai puncak ya masih di gelombang pertama. Tidak hanya ada potensi gelombang kedua dan ketiga tapi ada juga yang disebut dengan the second peak, the third peak, ketika kita lengah abai dalam strategi maupun upaya pencegahan,” tandas Dicky dalam kesempatan yang sama.

dr. Dicky Budiman dari Griffith University, Australia, mengatakan pelonggaran PSBB hanya boleh dilakukan ketika sebuah negara sudah melewati puncak kurva wabah, seperti di Belgia dan Prancis. (Tangkapan layar presentasi dr. Dicky Budiman )
dr. Dicky Budiman dari Griffith University, Australia, mengatakan pelonggaran PSBB hanya boleh dilakukan ketika sebuah negara sudah melewati puncak kurva wabah, seperti di Belgia dan Prancis. (Tangkapan layar presentasi dr. Dicky Budiman )

Dicky mengatakan, negara-negara yang sudah melewati puncak wabah antara lain Swiss, Perancis, dan Belgia. Masing-masing mulai melonggarkan lockdown secara bertahap setelah melakukan pembatasan ketat kepada warganya.

Dicky menggarisbawahi pentingnya pemerintah mengikuti 6 kriteria dari WHO sebelum menerapkan kenormalan baru. Tiga pertimbangan pertama adalah pengawasan kuat dan penularan terkontrol; punya kapasitas deteksi, isolasi, tes, rawat, dan telusur kontak; dan risiko wabah diminimalisir.

Dicky menegaskan, tanpa kemampuan testing-trace-treatment dan isolation, wabah penyakit takkan berkurang.

“Karena ini tetap menjadi dasar atau andalan utama, dalam kita mengendalikan pandemi atau epidemi. Tanpa adanya kegiatan ini, akan sangat mustahil kita bisa menyelesaikan perang melawan pandemi,” terangnya lagi.

Sementara tiga faktor lain adalah langkah pencegahan di sekolah dan tempat kerja; risiko-risiko penting terkendali; dan masyarakat sudah terdidik akan kenormalan baru.

DKI Jakarta Bersiap Masuki New Normal

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, dr. Dwi Oktavia Handayani, mengatakan masih mengkaji kriteria dari WHO.

“Jadi saat ini pemprov DKI masih mengkaji kriteria kesehatan masyarakat dan juga model pelonggaran, tahapan pelonggaran PSBB, yang bisa diterapkan pada saat nanti kita sudah putuskan untuk mulai memutuskan pelonggaran PSBB,” ujar Lies, sapaan akrabnya, dalam kesempatan yang sama.

Padahal, DKI Jakarta – bersama tiga propinsi lainnya – akan menerapkan tatanan kelaziman baru pada bulan Juni ini. Ibukota akan memasuki akhir dari PSBB periode ketiga pada 4 Juni.

Yang pasti, ujar Lies, Pemprov DKI Jakarta berupaya mengikuti standar WHO dari segi epidemiologi, sistem kesehatan, dan sistem surveilans kesehatan. Salah satunya adalah menyiapkan fasilitas kesehatan sekiranya kasus Covid-19 naik kembali.

“Sekaligus mengantisipasi kalau sampai terjadi peningkatan kasus. Jadi bukan berarti saat pelonggaran PSBB kapasitas RS-nya diturunkan, tetapi tetap kita mempersiapkan kapasitas minimal supaya kasus yang baru tetap bisa tertangani,” tutupnya.

Continue Reading

Berita

Positif Virus Corona di Sumsel Capai 982 Orang

Published

on

Orator.id, Palembang-Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Penanganan Virus Corona (Covid-19) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Yusri, SKM MKM mengatakan meski masih terjadi kasus penularan Covid-19 namun jumlah pasien positif yang sembuh juga bertambah.

“Ya, hari ini ada penambahan 9 orang atau kasus pasien yang sembuh, dengan adanya penambahan ini maka jumlah total yang sembuh sebanyak 203 orang atau kasus,” katanya saat memberikan keterangan melalui aplikasi zoom di Command Centre Pemprov Sumsel, Minggu (31/5/2020).

9 orang atau kasus yang sembuh ini terdiri dari beberapa daerah yang ada di Provinsi Sumsel.

“Rincian dari 9 orang ini yaitu 1 orang dari Prabumulih, 5 orang dari Palembang, 1 orang dari Muara Enim dan 2 orang dari luar wilayah Sumsel,” ujar Yusri

Yusri mengungkapkan, selain ada penambahan yang sembuh terdapat juga penambahan orang atau kasus pasien yang positif Virus Corona di Provinsi Sumsel. “Untuk penambahan orang atau kasus yang positif Virus Corona ini sebanyak 19 orang atau kasus,” ungkapnya

Dijelaskannya, 19 orang atau kasus pasien yang positif Virus Corona ini terdiri dari 15 orang dari Palembang, 1 orang dari Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, 2 orang dari Banyuasin dan 1 orang dari Muara Enim.

Untuk total yang positif menjadi 982 orang atau kasus.

“Sedangkan untuk pasien yang meninggal ada penambahan 3 orang yang semuanya berasal dari Palembang. Jadi total yang meninggal sebanyak 33 orang atau kasus

Sementara untuk total Orang Dalam Pemantauan (ODP) 6.231, yang selesai pemantauan 4.249 dan masih dalam pemantauan 1.982.

“Untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) total 567, selesai pengawasan 322 dan masih dalam pengawasan 245 orang,” katanya.(mna)

Continue Reading

Berita

Pelaku Pengeroyokan Karyawan PT Baniah Rahmat Utama Ditangkap Polisi

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,Palembang – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang melalui Unit Team Tekab 134 bersama Unit Pidum menangkap Indra Saputra (34) yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan seorang penjaga alat di PT Baniah Rahmat Utama.

Tersangka yang merupakan warga Jalan Pinang Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borong Palembang ditangkap pada Sabtu (30/5/2020) malam sekitar pukul 23.30 WIB.

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Nuryono melalui Kanit Tekab 134 Iptu Tohirin didampingi Kasubnit Pidum Ipda Andrean mengatakan peristiwa pengeroyokan terjadi pada Kamis (12/12/2019) sekitar pukul 10.15 WIB di Jalan Tansatrisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang kota Palembang.

Kemudian pada saat itu, korban sedang bekerja menjaga alat PT Baniah Rahmat Utama. Lalu datang tersangka bersama warga untuk mengusir korban agar tidak menjaga alat tersebut.

“Dari informasi yang kita dapat dari korban pada saat kejadian korban mencoba menjelaskan namun tersangka bersama warga langsung memukul korban sehingga menyebabkan korban mengalami luka pada bagian muka dan kepala,” katanya, Minggu (31/5/2020).

Korban bernama M Nur Syawaludin (30) warga Jalan Tansaktrisna Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang.

“Mendapatkan laporan tersebut Tim Tekab 134 dan Unit Pidum Sat Reskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan. Kemudian mendapatkan informasi bahwa tersangka sudah pulang ke rumahnya setelah melarikan diri keluar kota. Tim Tekab 134 dan Unit Pidum Polrestabes Palembang langsung melakukan penangkapan,” ungkapnya.

Ia pun menambahkan saat dilakukan penangkapan tersangka tidak melakukan perlawanan.

“Tersangka sudah berhasil kita amankan di Polrestabes Palembang untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Sementara itu, Tersangka Indra Saputra mengatakan kalau selama ini ia kabur keluar kota untuk menghindari kejaran polisi.

“Saya melakukan pengeroyokan terhadap korban saat saya tidak menyuruhnya menjaga alat tersebut. Korban tidak mendengarkan sehingga saya langsung memukul korban pada saat kejadian,” tuturnya. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending