Connect with us

Berita

Ratusan Kuota Haji Tak Terpakai, Mengapa?

Published

on

JAKARTA-Sebanyak 520 alokasi haji tahun ini tidak terpakai dari kuota 214.000 orang di tengah antrean lama calon jemaah yang harus menunggu hingga tahun 2060 mendatang.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Kementerian Agama, Muhajirin Yanis, menyebut kuota tak terisi tersebut karena “jemaah haji yang batal atau menunda keberangkatan”.

Calon jemaah haji yang menunggu bertahun-tahun pergi ke tanah suci, sangat menyayangkan kuota tak terpakai ini, sementara anggota komisi yang membidangi agama di DPR mengatakan, pemerintah perlu membuat kloter cadangan untuk mengisi kuota tak terpakai ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, kuota yang tak terpakai berjumlah antara 500-900 orang.

Salah seorang calon jemaah yang menanti berangkat ke tanah suci adalah Sugiarti, 61 tahun, dan suaminya yang mendaftar haji pada 2014 lalu.

Sesuai aturan yang ada, warga Depok, Jawa Barat ini diperkirakan baru berangkat ke tanah suci pada 2024 mendatang.

Dalam penantian lama, Sugiarti harus merawat kesehatan demi menuaikan ibadah.

“Karena menurut informasi yang kita terima dari guru saya, nomor satu persiapan diri jangan uangnya dulu tapi kesehatannya dulu,” kata Sugiarti, Senin (12/8/2019).

Saat ditanyai mengenai kuota haji yang tersisa tahun ini, Sugiarti sangat berharap dirinya bisa mengisi kursi tersebut.

“Karena untuk saya pribadi, karena sudah pensiun, saya jalani nomor satu itu ibadah, saya usianya sudah tua apalagi yang saya fokuskan. Sudah bersama suami kita hanya mencari alam kita nantinya ke sana,” katanya.

Cerita lain adalah dari Ahmadi (60) dan istrinya yang sejak 2011 mendaftar haji, tapi sampai tahun ini juga belum berangkat ke Mekkah. Ahmadi mengaku sudah pasrah dengan penantian hampir 10 tahun.

“Saya hanya mengikuti air mengalir saja. Kalau disuruh berangkat, ya berangkat. Terserah yang mengatur, kalau nanti memang Allah menghendaki berangkat duluan. Saya serahkan ke Yang Maha Kuasa,” kata warga Madiun, Jawa Timur.

Sebagai pensiunan, Ahmadi juga terus merawat kesehatan, supaya ada umur panjang untuk pergi haji.

“Makan saya jaga. Yang mengandung kolesterol, banyak gula, itu saya kurangi,” katanya.

Sugiarti dan Ahmadi merupakan calon Jemaah haji yang berharap bisa segera berangkat ke tanah suci. Bagi mereka, tiap satu kursi kuota jemaah haji yang tak terpakai tiap tahun sangatlah berarti.

Mengapa terjadi kuota haji tak terserap?

Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel mempertanyakan kuota yang tak terpakai ini walaupun diberi tambahan oleh Arab Saudi.

Pada 2016 lalu, kuota tak terisi sebanyak 760 kursi. Jumlahnya meningkat pada 2017 menjadi 935 kursi dan dalam dua tahun terakhir menurun 659 kursi (2018) dan 520 kursi (2019).

“Nanti kalau ditanya Arab Saudi bagaimana jawabnya? Kamu saya kasih kok enggak dipakai?” kata Agus seperti dikutip Sindonews.com, Kamis (08/08).

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Kementerian Agama, Muhajirin Yanis, menyebut kursi kosong jemaah haji tidak bisa diisi segera karena proses pengurusan dokumentasi yang perlu waktu.

“Sehingga menyebabkan ada kursi kosong dan jumlah tidak sepenuhnya 100%. Hal ini terjadi ketika jemaah ada yang sakit, kemudian ada yang hamil, pada saat-saat sudah harus berangkat, bahkan ada yang sudah masuk Jemaah haji, ada yang meninggal,” kata Muhajirin Yanis, Senin (12/8/2019).

“Kalau sudah di saat terakhir, ini juga terkait ketika harus mengganti dengan orang-orang, atau Jemaah yang kita siapkan itu juga terkait penyelesaian dokumen-dokumen yang ada,” katanya.

Lebih lanjut, Muhajirin mengatakan Kementerian Agama akan membicarakan hal ini dengan Pemerintah Arab Saudi supaya ke depan ‘kuota mubazir’ tetap bisa diisi Jemaah haji.

“Dengan ini kita akan terus menerus melakukan simulasi,” katanya.

Membentuk kloter cadangan di tengah antrean jemaah 9-41 tahun

Sementara itu, anggota Komisi Agama DPR, Diah Pitaloka melihat kuota haji yang tidak terserap sudah jadi tren tahunan. Ia mengusulkan pemerintah membuat kloter cadangan.

“Kalau ada yang gagal berangkat, kloter inilah yang mengisi itu,” kata Diah kepada BBC Indonesia, Senin (12/8/2019).

Lebih lanjut Diah mengatakan, komisinya bersama Kementerian Agama bakal mengevaluasi secara keseluruhan kuota tak terpakai ini.

Bisa jadi karena masalah persiapan tiket pesawat, penginapan atau visa, kata Diah.

“Ini sebagai upaya untuk mengisi kuota yang tidak terserap,” katanya.

Tahun ini, Kementerian Agama mencatat seluruh kuota haji regular tahun ini sebanyak 214.000 orang yang berasal dari kuota utama (204.000) dan kuota tambahan (10.000).

Berdasarkan data Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, calon jemaah haji yang mendaftar tahun ini bisa menunggu keberangkatan haji antara 9-41 tahun mendatang.

Untuk calon jemaah haji yang menunggu sembilan tahun berasal dari Kabupaten Landak, serta Kabupaten Buru Selatan.

Sementara masa tunggu antara 38 – 41 tahun untuk calon jemaah haji di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pinrang.

Sementara khusus warga Jakarta yang mendaftar calon haji tahun ini diperkirakan baru bisa berangkat pada 2040 mendatang.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Dinas Tenaga Kerja: Kenaikan Upah Minimum Kota Ditetapkan November

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,Palembang–Meski kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) belum diputuskan, tetapi rencana kenaikan ini tentu sudah sangat dinanti. Hanya saja Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, naiknya upah harus menjadi pemicu produktivitas para pekerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, Edison mengatakan, rencana kenaikan upah Kota Palembang belum ditetapkan dan sedang dibahas dengan dewan pengupahan.

“Kita rapat dulu, baru nanti ada Hasil penetapannya. UMK biasanya tunggu UMP provinsi dulu, setelah itu baru penetapan UMK Palembang,” ujarnya.

Edison mengatakan, ketentuan nilai UMK didapatkan akhir tahun ini sebab harus sudah berlaku di awal tahun. Sementara itu, mengenai besaran belum dapat dipastikan berapa karena menunggu petunjuk dan persetujuan dari hasil rapat.

“Kita perkirakan keluarnya hasil kenaikan UMK di bulan November mendatang sudah ada nilainya berapa,” katanya.

Berdasarkan aturannya, sebuah perusahaan atau pemberi kerja yang memiliki minimal 10 pekerja, harus memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak ada sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK, Pemkot mengharapkan agar UMK ini menjadi acuan bagi semua perusahaan untuk menggaji karyawannya.

“Mendapatkan kesejahteraan merupakan hak karyawan, maka jika perusahaannya mampu seharusnya memberikan upah sesuai UMK,”

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Palembang, Gordon mengatakan, jika kenaikan upah memang tantangan setiap tahunnya bagi pengusaha. Diharapkan kenaikan upah di 2020 dapat memacu produktivitas buruh untuk dapat berdaya saing.

“Bagi kita para pengusaha kenaikan upah setiap tahun sudah masuk dalam penyusunan anggaran perusahaan. Kenaikan upah bukan hal baru dan sudah menjadi tantangan pengusaha setiap tahun, karena itu harus di antisipasi dari jauh hari,” ujarnya.

Mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel dan UMK Palembang tahun 2020, diperkirakan kurang lebih sama dengan hasil kesepakatan kenaikan yakni naik 8.51 persen.

“Kenaikan ini di perhitungkan atas dasar atau indikator perkiraan inflasi nasional 3,41persen, PDB 5,1 persen. Dimana Inflasi 3.39 persen dengan PDB 5.12 persen maka sama dengan hasilnya 8.51 persen, maka itulah nilai kenaikan yang diambil,” jelasnya.

Ini secara nasional, dan tentu kenaikan upah ini setiap tahun berpedoman dgn PP 78 dan KHL.

“Jadi sudah berdasarkan aturan ini setiap tahun naik. Sesuai dengan dasar perhitungan,” ujarnya. (kar)

Continue Reading

Berita

Gubernur Sumsel Janji Usulkan Pembebasan BPHTB ke Pusat

Published

on

Gubernur Sumsel, H Herman Deru

Orator.id,Palembang
Hingga kini pengadaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Selatan (Sumsel) masih kerap terkendala dan memerlukan subsidi silang dan kerja sama dari semua pihak.

Menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, mengungkapkan ada banyak faktor yang menyebabkan permasalahan pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayahnya.

Menurut Herman Deru, hingga saat ini ada backlog kepemilikan rumah di angka 480 ribu lebih terutama bagi masyarakat yang telah berumah tangga. Namun, kata dia, saat ini pun belum memiliki rumah.

“Kesulitan pemenuhan rumah bagi MBR ini apakah karena faktor harga, lokasi, dan ketersediaan transportasi umum, atau calon konsumen yang tidak memiliki kemampuan untuk meminjam dana di bank serta proses peminjaman yang rumit, sementara masyarakat kita saat ini banyak yang bekerja di sektor non formal tanpa slip gaji,” ujarnya, Selasa (22/10/2019).

Maka dari itu, kata Herman Deru, pihaknya akan melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Dia menyebut, salah satu upaya untuk segera mengusulkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Mumpung ini masih kabinet baru, maka kami (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) akan usulkan ke pemerintah pusat untuk membebaskan BHPTB,” kata dia.

Bukan itu saja, pihaknya pun meminta kepada pihak pengembang dan perbankan agar dapat memberikan diskon kepemilikan rumah bagi MBR, yang dapat dilakukan misalnya dalam efisiensi penggunaan semen tanpa mengurangi kualitas.

Dia juga menambahkan, selain itu pengadaan fasilitas umum seperti air bersih dan tegangan listrik pun harus mendapat perhatian dari pengembang, begitu juga dengan kelayakan hunian dalam pembagian sekat ruangannya harus memenuhi standar.

“Coba Dinas PU untuk membentuk tim quality control yang bertugas untuk melakukan kontrol. Karena tidak semua pengembang baik. Tim ini terdiri dari pengembang, lembaga konsumen, dan pemerintah yaitu PU. Adanya tim ini nanti untuk mengurangi keluhan di kemudian hari atas rumah bagi MBR,” ujarnya. (mna)

Continue Reading

Berita

Undang Anak Yatim Piatu, Polisi Gelar Syukuran dan Doa bersama atas Suksesnya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Published

on

Suasana syukuran dan doa bersama Satreskrim Polresta Palembang atas suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin di Palembang, Selasa (22/10/2019).

Orator.id,PALEMBANG-Satreskrim Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang menggelar syukuran atas terlaksananya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin secara aman dan damai.

Untuk itu, Satreskrim Polresta Palembang mengundang anak yatim untuk menggelar do’a bersama. Do’a bersama ini berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang, Selasa (22/10/2019). 

“Kita mengundang anak yatim untuk berdo’a bersama sebagai rasa syukur atas Pemilu dan sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang aman dan damai,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Yon Edi Winara, didampingi Wakasat Reskrim, AKP Ginanjar Aliya Sukmana.

“Disamping itu kami juga mendoakan untuk rekan-rekan, baik TNI dan Polri. Alhamdulillah selama terselenggaranya Pemilu dan sampai pelantikan kita masih diberikan kesehatan,” ujarnya.

Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, pihaknya juga mengimbau untuk dapat merajut kembali kebersamaan dalam kesatuan menjaga kesatuan NKRI. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending