Connect with us

Berita

Pemkot Palembang Tegur Keras Pemilik Toko Pempek Beromset Puluhan Juta. Ini Sebabnya

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,Palembang-Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memberikan sanksi pada toko pempek beromset puluhan juta lantaran menghindari pungutan pajak restoran.

Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang resmi memberikan sanksi berupa Surat Peringatan (SP) 1 dan 2, Senin (15/7/2019).

Toko pempek yang diberi SP 1 ada di Jalan Letkol Iskandar dan Jl. Kapten A Rivai dan SP2 untuk satu toko pempek di Seberang Ulu II. Toko-toko pempek ini besar dan beromset puluhan juta, jadi memang sudah seharusnya kena pajak restoran 10 persen.

“SP 1 dan 2 ini sudah kami berikan kepada dua toko pempek itu,” kata Kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amin.

Dua pengusaha pempek ini menghindari pungutan pajak restoran. Yakni dengan mematikan e-Tax yang sudah dipasang pihak BPPD Kota Palembang. Padahal, e-Tax ini alat yang sudah tersistem, dimana bisa dipantau secara online dan bakal ketahuan kalau dimatikan alatnya.

Kecurangan yang coba dilakukan dua toko pempek ini ketahuan, karena ada laporan masyarakat yang makan disana. Tetapi ketika bayar di kasir diberi nota manual, padahal sudah terpasang banner BPPD Kota Palembang bahwa restoran tersebut termasuk yang dipasang alat e-Tax dan wajib pungut pajak restoran 10 persen.

“E-Tax ini kalau dimatikan, laporan yang masuk ke sistem tidak lancar. Makanya kami turunkan tim mengecek langsung kondisi di lapangan dan dua restoran ini kami dapati juga laporan warga yang diberi nota manual,” katanya.

Tidak hanya coba mengelabui petugas pajak dengan mematikan e-Tax. saat di konfirmasi, restoran pempek inipun mencoba mengakali petugas dengan mengatakan, masih belum lancar menggunakan e-Tax.

“Mereka beralasan, belum lancar menggunakan e-Tax, padahal alat sudah terpasang cukup lama,” ujarnya.

Berdasarkan fakta juga dari hasil pemantauan tim BPPD di lapangan, bahwa ternyata toko pempek ini ramai pembeli, dan ini dalam jumlah tidak sedikit.

“Temuan tim kami dari hasil pantauan, pembelian pempek untuk dipaket dengan nominal yang besar, inikan potensi pajak, kalau tidak terekam artinya bisa lost,” ujarnya.

Secara aturan, tidak dibenarkan restoran yang memberikan struk manual, khsusnya restoran besar yang sudah terpasang e-Tax.

“Seperti tulisan di banner kami, pengunjung tidak perlu bayar alias gratis, karena ada indikasi pengelabuan pajak,” ujarnya.

Karenanya, BPPD mengambil langkah tegas berupa pemberian SP 1 sampai SP 2 kepada pelaku usaha yang bandel, seperti ini. “Kami akan SP 1, dan SP 2,” tegasnya.

Sulaiman juga memperingatkan, pengusaha yang masih bandel bahwa tidak hanya BPPD, tapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana akan terjun langsung ke Palembang.

“KPK pada Agustus ini bakal turun langsung, menyegel usaha yang masih bandel, seperti restoran pempek yang mencoba menghalangi petugas BPPD Kota Palembang dalam melakukan pemasangan alat e-tax,” ujarnya. (pit/riz)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Macet Panjang Gara-Gara Truk Terguling, Gubernur Minta Uji KIR Tidak Main-Main

Published

on

Truk Kontainer terguling

Orator.id,Palembang-Kerapnya insiden truk terbalik di jalan protokol seperti di Jl Demang Lebar Daun Palembang hari ini, membuat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru angkat bicara. Dia menilai uji laik kendaraan barang atau uji KIR harus diperketat. Dan petugas tak boleh main-main terkait uji KIR

“Iya, sangat kita sayangkan insiden itu terjadi lagi, karena dengan peristiwa truk terbalik membuat kemacetan yang cukup panjang,” katanya di Griya Agung Palembang, Senin (19/8/2019).

PihaknAdakah Harapan (Baru) ? Menyambut DPRD Baruya meminta kepada pemerintah daerah untuk memperketat uji KIR angkutan barang.

“Dalam memberikan izin KIR ini, saya minta kepada petugas agar tidak bermain mata dengan pemilik kendaraan, lakukan secara benar,” ujar Deru.

Deru mengungkapkan, tidak ada alasan bagi pemilik kendaraan untuk menunda pelaksanaan uji KIR. Sebab, bisa dilakukan dimana saja.

“Namanya uji KIR itu bisa dimana saja. Tidak ada alasan mau plat luar ataupun dalam kota. Semuanya harus menjalani uji KIR,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Sumsel, Uzirman menjelaskan, tugas dan fungsi pengawasan angkutan barang sejak 2017 lalu telah diserahkan ke Dinas Perhubungan Kabupaten/kota. Sehingga, UPTD uji KIR yang selama ini dimiliki Pemprov Sumsel dikelola oleh kabupaten/kota.

“UPTD kelayakan jalan sudah dihapus. Sehingga uji KIR dikembalikan ke kabupaten kota. Termasuk juga fungsi pengawasannya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dishub Sumsel saat ini hanya diberi mandat pengelolaan trayek angkutan penumpang Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

“Untuk kecelakaan di Jalan Demang Lebar Daun, pihaknya telah menurunkan tim Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menelusuri penyebab kecelakaan. Sehingga dapat disusun tindakan preventif ataupun pencegahan yang harus dilakukan. Kalau dilihat dari waktu kecelakaan, sesuai dengan jam operasional. Tidak ada yang dilanggar. Artinya penyebabnya bisa human error ataupun kendaraan yang tak laik jalan,” ungkapnya. (mna)

Continue Reading

Berita

Adakah Harapan (Baru) ? Menyambut DPRD Baru

Published

on

Ilustrasi (by: sichikomik)

Orator.id,PALEMBANG-Konstelasi pemilihan umum legislatif (Pileg) 17 April 2019 telah berlalu. Dan tiba saatnya wajah-wajah representasi rakyat mengisi “kursi” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di Sumatera Selatan (Sumsel), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel sendiri telah menetapkan 75 anggota DPRD Sumsel terpilih periode 2019-2024. Dan benar saja, wakil rakyat baru itu diisi wajah-wajah baru dan kaum perempuan.

Dalam wawancara sebelumnya, Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana menegaskan bahwa penetapan caleg terpilih setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif.

“Setelah PHPU kita baru berani mengumumkan. Yakni untuk caleg terpilih dari 10 daerah pemilihan dari 17 Kabupaten/kota,” ujar Kelly.

Yang mendapatkan kursi pun masih didominasi partai-partai besar dan lama. Sebut saja Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar),Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Perindo, Partai Hanura dan Partai Nasdem.

Setelah proses hingga penetapan caleg terpilih, Ketua DPRD Sumsel M Yansuri mengatakan jika tidak ada hambatan maka pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan dijadwalkan 24 September 2019.

“Iya benar, pada tanggal itu. Mudah-mudahan saja,” ucap Yansuri. Dalam hal komposisi, Yansuri pun mengakui sudah mendapatkan kabar dari pihak KPU Sumsel dimana hanya kurang dari sepertiga yang kembali duduk di lembaga legislatif.

Menilik hal tersebut, tentu bisa saja wajah-wajah baru dan juga kaum perempuan menjadi pertanda baik bagi perubahan representasi publik di lembaga legislatif.

Yah, orang-orang muda biasanya dikaitkan dengan perilaku atau sikap mental yang aktif, cepat, peka dan kreatif.

Sedangkan disisi lain, kaum hawa lebih mampu mengandalkan harmonisasi, sensitifitas, telaten dan kecerdasan emosional.

Kombinasi beragam unsur karakter tersebut sangat mempengaruhi perubahan performa maupun kinerja DPRD Provinsi supaya lebih baik dari periode sebelumnya.

Tentu saja sikap minor atau under estimate atas existensi politisi parlemen yang selama ini dianggap sebagai “Lokus para pencari gawe & status sosial ” semata, agar bisa didegradasi.

Yang mana para legislator dituntut utk lebih tangkas dalam menyerap & merumuskan isu-isu publik yang semakin terus berkembang serta variatif. Sesuai dengan wewenang dan fungsinya sebagai badan pengawas, pembuat produk UU/ Perda dan yang mengesahkan anggaran pembangunan daerah.

Disisi lain juga, para wakil rakyat Perempuan diharapkan konsisten mempertegas hak hak perempuan dalam persepsi publik, sebagai contoh lebih berkomitmen mengawasi ketersediaan ruang menyusui bagi kaum Ibu ( laktasi) dan menekan hingga level terendah upaya perbuatan pelecehan seksual terhadap perempuan di kantor atau tempat bekerja serta ruang publik pada umumnya.

Hal-hal tersebut diatas dipertegas juga oleh Pengamat Sosial Politik Sumsel, Bagindo Togar. Menurut Bagindo, khusus untuk para calon pimpinan DPRD, ketika jabatan itu diemban, muatan spirit kolektifitas, pro konstituen, anti elitis, inklusif dan komit mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyat yang diprioritaskan. Atau aspek praktek wajib meminggirkan kepentingan parpol pendukung serta masyarakat pendukung dari dapilnya saja.

“Perlu juga kemampuan memposisikan peran lembaga legislatif sebagai mitra strategis maupun mitra kritis terhadap pemerintah ( eksekutif) yang sangat diharapkan berfungsi secara optimal dan efektif, agar terasa kualitas implementasi ragam program pembangunan oleh warga,”ucapnya.

Dari itu semua, perlu dicamkan! hindarkan bermacam prilaku koruptif serta sikap berjarak terhadap warga di dapil masing-masing pasca Pemilu serentak 17 April lalu. (riz)

Continue Reading

Berita

Ini Penjelasan Ustaz Abdul Somad Terkait Video Viral Jawab Pertanyaan soal Salib

Published

on

Ustaz Abdul Somad

Jakarta – Video Ustaz Abdul Somad (UAS) menjawab pertanyaan jemaah pengajian tentang salib viral di media sosial. UAS lalu angkat bicara soal viralnya video itu dan kabar dirinya dipolisikan.

Dalam potongan video viral yang dimaksud, Ustaz Abdul Somad awalnya membacakan pertanyaan dari jemaah yang tertulis di secarik kertas. Ustaz Somad lalu menyampaikan jawabannya.

Video itu ramai beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Lalu, muncul pula kabar bahwa Ustaz Abdul Somad dipolisikan ke Polda NTT. Kabar pelaporan ini ditepis oleh Polda NTT.

“Sampai saat ini belum ada laporan sama sekali,” kata Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Jules Abraham Abast, saat dikonfirmasi, Minggu (18/8/2019).

Kabar simpang siur soal dirinya dipolisikan ini ternyata juga sampai ke telinga UAS. UAS lalu menyinggung hal ini saat mengisi pengajian di Masjid At-Taqwa, Indragiri Hulu, Riau, Sabtu (17/8). Video penjelasan UAS ini kemudian diunggah oleh akun Youtube FSRMM TV pada Minggu (18/8/2019) dengan judul ‘Klarifikasi Tentang Anggapan Ustadz Abdul Somad Menghina Kristen / Menghina Salib’

“Saya sedang dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur, karena dianggap penistaan agama. Sudah baca beritanya?” kata UAS.

UAS memberikan tiga poin klarifikasi. Pertama, UAS menuturkan dia hanya menjawab pertanyaan dari jemaah. Kedua, UAS mengaku kajiannya disampaikan dalam forum tertutup di masjid.

“Itu pengajian di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola. Bukan di TV tapi untuk intern umat Islam menjelaskan pertanyaan umat Islam mengenai patung dan tentang kedudukan Nabi Isa. Untuk orang Islam dalam sunah Nabi Muhammad,” jelas UAS.

Yang terakhir, UAS menegaskan pengajian tersebut sudah lama. Dia mengatakan menyampaikan kajian tersebut sekitar tiga tahun lalu di salah satu masjid di Pekanbaru, Riau.

“Pengajian itu lebih 3 tahun lalu. Sudah lama, di kajian subuh Sabtu, di Masjid Annur, Pekanbaru. Karena rutin pengajian di sana, satu jam pengajian dilanjutkan diteruskan dengan tanya jawab, tanya jawab,” jelas UAS.

UAS mengaku heran pernyataanya tersebut diviralkan baru-baru ini. Seperti dilansir detik.com, dia berjanji tidak akan lari bila video tersebut dipermasalahkan.

“Kenapa diviralkan sekarang, kenapa dituntut sekarang? Saya serahkan kepada Allah SWT. Sebagai warga yang baik saya tidak akan lari, saya tidak akan mengadu. Saya tidak akan takut, karena saya tidak merasa bersalah, saya tidak pula merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Continue Reading
Advertisement

Trending