Connect with us

Berita

Jokowi Putuskan Pemindahan Ibu Kota Negara di Luar Pulau Jawa. Kalimantan Menjanjikan

Published

on

Pulau Kalimantan

Orator.id,JAKARTA-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, ada 3 (tiga) alternatif pemindahan ibu kota negara dari Jakarta yang diusulkan kementerian yang dipimpinnya, dan telah dipaparkan dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, baru-baru ini.

“Pertama, tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran istana dan Monas ini dibuat hanya khusus untuk kantor-kantor pemerintahan kementerian/lembaga,” jelas Bambang dalam keterangan pers usai rapat terbatas itu.

Dengan demikian, jelas Bambang, seluruh kawasan pemerintahan itu berada di satu tempat, dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, lanjut Bambang, pusat pemerintahannya dipindah ke luar Jakarta tetapi masih dalam radius kira-kira 50-70 km dari Jakarta. Ini mencontoh seperti Putra Jaya yang ada di Malaysia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas menjelaskan, arahan Presiden hari ini jangan hanya bicara mengenai Jakarta, bicara juga mengenai Pulau Jawa, karena pulau Jawa penduduknya 57% penduduk Indonesia.

Artinya, jelas Bambang, penduduknya itu sekitar 140-150 juta orang. Kemudian kedua, ekonominya menyumbang 58% dengan kepadatan yang tinggi tetapi daya dukungnya juga makin terbatas. Apalagi sudah begitu banyak lahan produktif pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi wilayah perumahan dan properti.

“Jadi intinya rekan-rekan media, kalau kita hanya memindahkan masih di wilayah Pulau Jawa apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban dari Pulau Jawa. dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesiasentris tapi lebih memperkuat Pulau Jawanya,” kata Bambang.

Alternatif ketiga, seperti dilansir setkab.go.id, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, adalah memindahkan ke luar Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan Timur Indonesia. Model seperti ini sudah dilakukan misalkan di Brazil, di Korea dan juga di Kazakhstan,  yang artinya pindah kota secara dari satu wilayah ke wilayah lain.

Dalam rapat tadi diputuskan, tegas Bambang, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. “Jadi ini barangkali salah satu keputusan penting yang dilahirkan hari ini dan tentunya akan dilanjutkan Ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri,” terang Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Biaya

Mengenai biaya, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas arahan dari Presiden adalah pasti dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan bahwa biayanya masih dalam batas yang wajar karena kita bisa melakukan kerja sama, baik dengam BUMN, dengan swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam KPBU, kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha. Baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor maupun juga fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah pemukiman.

“Jadi intinya arahan presiden adalah dibuat skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN tapi melibatkan sebanyak mungkin partisipasi dari pihak ketiga. Tetapi kontrol tetap ada di pemerintah dalam hal ini,” ujar Bambang.

Inilah lokasi yang sempat disebut sebagai lokasi ibu kota baru?

1. Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Jembatan Kahayan di Palangka Raya.

Palangka Raya adalah yang paling santer disebut sebagai lokasi ibu kota yang paling potensial Ide ini bahkan pernah muncul sejak zaman Presiden Soekarno.

Pada tahun 2017, nama Palangka Raya kembali disebut sebagai calon ibu kota baru. Kota ini memiliki luas 2.400 kilometer persegi, tetapi jumlah penduduknya masih relatif sedikit.

2. Balikpapan, Kalimantan Timur

Tempat Wisata di Balikpapan
Kalimantan Timur pernah mengajukan diri sebagai ibu kota baru Indonesia. Gubernur Awan Faroek menyampaikan bahwa Balikpapan memiliki lokasi strategis dan infrastruktur mumpuni untuk menjadi ibu kota baru.

“Kami memiliki semua yang dibutuhkan,” ujar Gubernur Awang Faroek seperti dikutip Antara pada tahun 2013. “Kami juga memiliki pelabuhan laut dan bandara yang sangat representatif,” ujarnya.

 

3. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Tanah bumbu

Tanah Bumbu (Tanbu) sempat muncul sebagai pilihan untuk ibu kota Indonesia. Dilaporkan Antara, pada tahun 2017 daerah ini sempat masuk pertimbangan sebagai ibu kota karena tanahnya.

Berdasarkan laporan tersebut, Palangka Raya boleh memenuhi syarat karena wilayahnya didominasi daerah gambut, sementara kabupaten Tanah Bumbu memiliki tanah yang keras sehingga dinilai lebih layak.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Dinas Tenaga Kerja: Kenaikan Upah Minimum Kota Ditetapkan November

Published

on

Ilustrasi

Orator.id,Palembang–Meski kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) belum diputuskan, tetapi rencana kenaikan ini tentu sudah sangat dinanti. Hanya saja Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, naiknya upah harus menjadi pemicu produktivitas para pekerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, Edison mengatakan, rencana kenaikan upah Kota Palembang belum ditetapkan dan sedang dibahas dengan dewan pengupahan.

“Kita rapat dulu, baru nanti ada Hasil penetapannya. UMK biasanya tunggu UMP provinsi dulu, setelah itu baru penetapan UMK Palembang,” ujarnya.

Edison mengatakan, ketentuan nilai UMK didapatkan akhir tahun ini sebab harus sudah berlaku di awal tahun. Sementara itu, mengenai besaran belum dapat dipastikan berapa karena menunggu petunjuk dan persetujuan dari hasil rapat.

“Kita perkirakan keluarnya hasil kenaikan UMK di bulan November mendatang sudah ada nilainya berapa,” katanya.

Berdasarkan aturannya, sebuah perusahaan atau pemberi kerja yang memiliki minimal 10 pekerja, harus memberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak ada sanksi khusus bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK, Pemkot mengharapkan agar UMK ini menjadi acuan bagi semua perusahaan untuk menggaji karyawannya.

“Mendapatkan kesejahteraan merupakan hak karyawan, maka jika perusahaannya mampu seharusnya memberikan upah sesuai UMK,”

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Palembang, Gordon mengatakan, jika kenaikan upah memang tantangan setiap tahunnya bagi pengusaha. Diharapkan kenaikan upah di 2020 dapat memacu produktivitas buruh untuk dapat berdaya saing.

“Bagi kita para pengusaha kenaikan upah setiap tahun sudah masuk dalam penyusunan anggaran perusahaan. Kenaikan upah bukan hal baru dan sudah menjadi tantangan pengusaha setiap tahun, karena itu harus di antisipasi dari jauh hari,” ujarnya.

Mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel dan UMK Palembang tahun 2020, diperkirakan kurang lebih sama dengan hasil kesepakatan kenaikan yakni naik 8.51 persen.

“Kenaikan ini di perhitungkan atas dasar atau indikator perkiraan inflasi nasional 3,41persen, PDB 5,1 persen. Dimana Inflasi 3.39 persen dengan PDB 5.12 persen maka sama dengan hasilnya 8.51 persen, maka itulah nilai kenaikan yang diambil,” jelasnya.

Ini secara nasional, dan tentu kenaikan upah ini setiap tahun berpedoman dgn PP 78 dan KHL.

“Jadi sudah berdasarkan aturan ini setiap tahun naik. Sesuai dengan dasar perhitungan,” ujarnya. (kar)

Continue Reading

Berita

Gubernur Sumsel Janji Usulkan Pembebasan BPHTB ke Pusat

Published

on

Gubernur Sumsel, H Herman Deru

Orator.id,Palembang
Hingga kini pengadaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Selatan (Sumsel) masih kerap terkendala dan memerlukan subsidi silang dan kerja sama dari semua pihak.

Menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, mengungkapkan ada banyak faktor yang menyebabkan permasalahan pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayahnya.

Menurut Herman Deru, hingga saat ini ada backlog kepemilikan rumah di angka 480 ribu lebih terutama bagi masyarakat yang telah berumah tangga. Namun, kata dia, saat ini pun belum memiliki rumah.

“Kesulitan pemenuhan rumah bagi MBR ini apakah karena faktor harga, lokasi, dan ketersediaan transportasi umum, atau calon konsumen yang tidak memiliki kemampuan untuk meminjam dana di bank serta proses peminjaman yang rumit, sementara masyarakat kita saat ini banyak yang bekerja di sektor non formal tanpa slip gaji,” ujarnya, Selasa (22/10/2019).

Maka dari itu, kata Herman Deru, pihaknya akan melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Dia menyebut, salah satu upaya untuk segera mengusulkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Mumpung ini masih kabinet baru, maka kami (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) akan usulkan ke pemerintah pusat untuk membebaskan BHPTB,” kata dia.

Bukan itu saja, pihaknya pun meminta kepada pihak pengembang dan perbankan agar dapat memberikan diskon kepemilikan rumah bagi MBR, yang dapat dilakukan misalnya dalam efisiensi penggunaan semen tanpa mengurangi kualitas.

Dia juga menambahkan, selain itu pengadaan fasilitas umum seperti air bersih dan tegangan listrik pun harus mendapat perhatian dari pengembang, begitu juga dengan kelayakan hunian dalam pembagian sekat ruangannya harus memenuhi standar.

“Coba Dinas PU untuk membentuk tim quality control yang bertugas untuk melakukan kontrol. Karena tidak semua pengembang baik. Tim ini terdiri dari pengembang, lembaga konsumen, dan pemerintah yaitu PU. Adanya tim ini nanti untuk mengurangi keluhan di kemudian hari atas rumah bagi MBR,” ujarnya. (mna)

Continue Reading

Berita

Undang Anak Yatim Piatu, Polisi Gelar Syukuran dan Doa bersama atas Suksesnya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Published

on

Suasana syukuran dan doa bersama Satreskrim Polresta Palembang atas suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin di Palembang, Selasa (22/10/2019).

Orator.id,PALEMBANG-Satreskrim Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang menggelar syukuran atas terlaksananya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin secara aman dan damai.

Untuk itu, Satreskrim Polresta Palembang mengundang anak yatim untuk menggelar do’a bersama. Do’a bersama ini berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang, Selasa (22/10/2019). 

“Kita mengundang anak yatim untuk berdo’a bersama sebagai rasa syukur atas Pemilu dan sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang aman dan damai,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Yon Edi Winara, didampingi Wakasat Reskrim, AKP Ginanjar Aliya Sukmana.

“Disamping itu kami juga mendoakan untuk rekan-rekan, baik TNI dan Polri. Alhamdulillah selama terselenggaranya Pemilu dan sampai pelantikan kita masih diberikan kesehatan,” ujarnya.

Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, pihaknya juga mengimbau untuk dapat merajut kembali kebersamaan dalam kesatuan menjaga kesatuan NKRI. (den)

Continue Reading
Advertisement

Trending